Perlihatkan Tulisan

Seksi ini mengijinkan Anda untuk melihat semua tulisan yang dibuat oleh anggota ini. Catatan bahwa Anda hanya bisa melihat tulisan yang dibuat dalam area di mana Anda memiliki akses terhadapnya.


Topik - The Gugel

Halaman: [1] 2 3 4
2
Software / MOVED: ques : membasmi virus
« pada: Oktober 07, 2011, 02:03:30 PM »

3
Programming / MOVED: CPU HANK . . .
« pada: Oktober 01, 2011, 07:35:05 AM »

4
Programming / MOVED: tolong aq gan
« pada: September 24, 2011, 09:13:08 AM »

5
Programming / MOVED: tolong aq gan
« pada: September 24, 2011, 09:12:19 AM »

6
Programming / MOVED: Bantu Aq donk Gan
« pada: September 17, 2011, 09:04:18 AM »

7
Programming / MOVED: Salam kenal untuk semua!
« pada: Juli 28, 2011, 01:50:29 PM »

8
Visual Basic / [VB6 Source Code] Random Caption
« pada: Juli 27, 2011, 04:41:49 PM »


contoh sederhana untuk mengacak caption sebuah form...

- Change Caption = mengganti form caption secara acak
- Auto Randimize Caption = Caption form akan teracak otomatis, berdasarkan nilai slider (Random Speed Value)
- Random Speed = Mengatur tingkat kecepatan pengacakan caption, makin sedikit nilainya, maka akan semakin cepat

9
Bagi anda pelanggan Warung Tegal (warteg) bersiaplah merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta per 1 Januari 2011 akan engenakan pajak restoran sebesar 10 persen untuk setiap hidangan yang anda nikmati di warteg.

"Rencananya per 1 Januari 2011 pajak tersebut mulai diberlakukan. Pajaknya sebesar 10 persen," ujar Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Arif Susilo, kepada detikcom, Rabu (1/12/2010).

Menurut Arief pengenaan pajak restoran untuk warteg didasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Pasal 1 angka 22 dan 23 disebutkan bahwa warteg dan usaha yang menyediakan jasa makanan dan minuman termasuk katering dan jasa boga lainnya dikenai pajak.

"Pajak itu sebenarnya tidak kita kenakan kepada pengusaha warteg, tapi kepada konsumen atau pembelinya. Selama ini pengusaha warteg tidak memberikan kontribusi bagi daerah, dengan adanya pajak ini kita harapkan mereka ikut berkontribusi," terangnya.

Tujuan dari penarikan pajak sebesar 10 persen ini untuk menambah pundi-pundi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Pajak ini pun hanya dikenakan untuk warteg dengan pendapatan kotor tahunan lebih dari Rp 60 juta.

"Kalau kurang dari itu maka tidak akan kenai pajak. Jasa katering atau rumah makan Padang dan sejenisnya juga akan kena pajak kalau pendapatannya lebih dari itu," paparnya.

Untuk memuluskan hal ini, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum. Di samping mematangkan pembahasan Perda Pajak Restoran bersama DPRD DKI Jakarta yang menurut Arif hampir rampung.

"Bulan ini kita sedang gencar melakukan sosialisasi, selain itu kita juga melakukan pendataan terkait warung mana saja yang memenuhi standar untuk kena pajak. Kita lakukan pendataan satu persatu sehingga awal tahun diharapkan sudah bisa berjalan," terangnya.

Berikut ini kutipan lengkap dua butir dari pasal 1 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang jadi payung hukum bagi Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak restoran sebesar 10 persen untuk warteg.

22  Pajak Restoran adalah pajak  atas  pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

sumber

10
Chit-Chat / Peringkat Kota Sehat di Indonesia
« pada: November 26, 2010, 05:03:14 PM »
Kementerian Kesehatan kini memiliki data tentang kota dengan peringkat kesehatan tertinggi dan terburuk di Indonesia. Apa saja kota-kota yang paling sehat dan paling buruk?

Untuk memeringkat kota tersehat dan terburuk ini, Kementerian Kesehatan membuat 24 indikator kesehatan yang digunakan untuk menilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di tiap kota dan kabupaten.

Dengan menggunakan data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007-2008, penilaian kota sehat kali ini menggunakan rumusan IPKM yang baru ada tahun 2010.

Sebelumnya data kesehatan masih bersifat menyeluruh dan belum ada data rinci tiap kota dan kabupaten. Dengan adanya IPKM ini memudahkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana kesehatan tiap kota atau kabupaten berdasarkan peringkat kesehatannya.

"Semakin jelek peringkat kesehatan kotanya, maka dana yang diberikan akan semakin besar," kata Dr dr Trihono, M,Sc., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemkes RI, dalam acara temu media di Gedung Kemkes, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Menurut Dr Trihono, penetapan peringkat kota dan kabupaten sehat ini akan dijadikan bahan untuk advokasi ke pemerintah daerah agar terpicu untuk menaikkan peringkatnya, sehingga sumber daya dan program kesehatan diprioritaskan.

Penetapan peringkat ini didasarkan pada 24 indikator kesehatan, yaitu balita gizi buruk dan kurang, balita sangat pendek dan pendek, balita sangat kurus dan kurus, balita gemuk, diare, pnemonia, hipertensi, gangguan mental, asma, penyakut gigi dan mulut, disabilitas, cedera, penyakit sendi, ISPA, perilaku cuci tangan, merokok tiap hari, air bersih, sanitasi, persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan neonatal 1, imunisasi lengkap, penimbangan balita, ratio dokter per Puskesmas dan ratio bidan per desa.

"Meski kesehatan berhubungan erat dengan kemiskinan, tetapi belum tentu kota yang miskin tingkat kesehatannya buruk dan sebaliknya belum tentu kota kaya kesehatannya selalu baik," jelas Prof Purnawan Junadi, Guru Besar FKM UI.

Beberapa contoh kota kabupaten yang miskin tapi dengan peringkat kesehatan baik misalnya adalah Bitung dan Sorong, sedangkan kota non-miskin namun bermasalah dalam kesehatan contohnya adalah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

"Hal ini biasanya terjadi karena kebanyakan kota kabupaten dengan tingkat perekonomian yang baik terlalu mengejar sektor kuratif (pengobatan). Mereka lebih memikirkan membangun rumah sakit dan dokter spesialis, tetapi tidak memikirkan hal-hal sederhana seperti usaha pencegahan dan bidan-bidan yang lebih akrab dengan masyarakat," jelas Prof Pur lebih lanjut.

Dari 440 kabupaten dan kota berdasarkan Riskesdas 2007, diperoleh peringkat masing-masing kota dan kabupaten dengan tingkat kesehatan terbaik hingga terburuk.

Kota Magelang merupakan kota dengan peringkat paling tinggi atau kota paling sehat, sedangkan Pengunungan Bintang merupakan kabupaten dengan indikator kesehatan paling buruk di seluruh Indonesia.

Peringkat 10 teratas kota dan kabupaten dengan nilai indikator kesehatan paling tinggi atau kota paling sehat:

   1. Kota Magelang (Jateng)
   2. Gianyar (Bali)
   3. Kota Salatiga (Jateng)
   4. Kota Yogyakarta
   5. Bantul (Yogyakarta)
   6. Sukoharjo (Jateng)
   7. Sleman (Yogyakarta)
   8. Balikpapan (Kaltim)
   9. Kota Denpasar (Bali)
  10. Kota Madiun (Jatim)


Peringkat 10 terbawah kota dan kabupaten dengan nilai indikator kesehatan paling buruk adalah:

   1. Mappi (Papua)
   2. Asmat (Papua)
   3. Seram Bagian Timur (Maluku)
   4. Yahukimo (Papua)
   5. Nias Selatan (Sumut)
   6. Paniai (Papua)
   7. Manggarai (NTT)
   8. Puncak Jaya (Papua)
   9. Gayo Iues (Aceh)
  10. Pegunungan Bintang (Papua)

Sumber

Halaman: [1] 2 3 4